Zonasi Melelahkan Hati


Zonasi, istilah yang senantiasa menghangat di awal Tahun Ajaran Baru. Beberapa tahun terakhir pemerintah telah menerapkan sistem penerimaan siswa baru dari tingkat TK, SD. SMP, hingga SMA melalui sistem zonasi. Adapun untuk tahun ini, bersamaan dengan pandemo corona, sistem zonasi yang diterapkan tanpa disertai dan melibatkan nilai ujian nasional. Sebagaimana kita ketahui, berkenaan dengan pandemi corona, Mendikbud langsung memutuskan penghapusan ujian nasional.

Sistem penerimaan siswa baru dengan zonasi alamat tinggal di sekitar linkungan sekolah sejatinya bukan hal yang baru. Setidaknya di tingkat TK dan SD, semenjak masa Orba dengan keberadaan SD Inpresnya yang merata di setiap desa atau kelurahan, senantiasa diisi oleh anak usia sekolah di desa yang bersangkutan. Anak-anak usian SD tidak perlu bersekolah jauh karena di desanya terdapat SD dengan daya tampung yang memadai. Keberhasilan program keluarga berencana (KB), bahkan banyak SD yang harus diregrup karena semakin berkurangnya murid baru. Demi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendidikan, dua atau tiga sekolah sigabung menjadi satu.

Saat kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal pemerintah memberlakukan pendidikan dasar sembilan tahun, maka setiap siswa lulusan SD diwajibkan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tingi, setidaknya minimal hingga tingkat SMP. Permasalahan yang kemudian langsung timbul dan harus dipecahkan adalah menyediakan jumlah sekolah untuk mendukung daya tampung siswa usia SMP dan SMA.

Jika untuk SD, di setiap desa telah terbangun dengan merata, untuk jenjang sekolah SMP saja rata-rata hanya terdapat sebuah SMP negeri. Sejatinya pendidikan adalah hak setiap warga negara sebagaimana diamanatkan di konstitusi negara. Lebih tegas di dalam pembukaan UUD ’45 termaktup salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, maka negara menanggung kewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan.

Pada kenyataannya untuk membangun fasilitas pendidikan di tingkat SMP dan SMA secara merata untuk menampung setiap anak usia sekolah, pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran. Dengan demikian, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah harus menerapkan prioritas dalam penerimaan calon peserta didik. Tidak semua anak dapat ditampung di sekolah negeri. Inilah salah satu pendorong munculnya sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru.

Dulu, penerimaan siswa diselenggarakan berdasarkan nilai ujian nasional. Siswa berprestasi mendapat peluang untuk melanjutkan sekolah di sekolah negeri. Dari sistem seleksi berdasarkan nilai prestasi terlahirlah “sekolah-sekolah favorit”. Kini, dalam rangka ingin meratakan kualitas pendidikan, sistem zonasi digadang-gadang pemerintah menjadi solusi.

Sistem zonasi lebih mengutamakan calon siswa dari lingkungan sekitar sekolah. Repotnya, ketika jumlah sekolah negeri di tingkat SMP dan SMA terbatas dan belum merata, tidak sedikit siswa yang tidak memiliki zona sekolah. Akhirnya sepandai apapun ia, besar kemungkinan ia akan tersisih oleh siswa yang rumahnya lebih dekat dengan sekolah. Jikapun calon siswa tersebut anak dari keluarga yang berkecukupan, tentu masih ada pilihan untuk masuk ke sekolah swasta yang notabene lebih mahal. Celakanya untuk anak-anak pelosok yang jauh dari sekolah negeri, pintar namun berasal dari keluarga tak mampu, kemana ia hendak melanjutkan sekolah dengan biaya yang terjangkau?

Tidak perlu jauh-jauh ke pelosok negeri, di pinggiran ibukotapun dimana keluarga buruh pabrik berjejal tinggal di rumah-rumah petak sewaan, sangat banyak RW dan kelurahan yang tidak kebagian zonasi sekolah. Akibatknya skor zona dari anak-anak mereka rendah dan langsung kalah bersaing dengan keluarga yang tinggal dekat sekolah. Untuk melanjutnya sekolah ke swasta yang lebih mahal dan jauh tentu uang berlipat harus tersedia. Nah rata-rata, sebagian besar dari keluarga-keluarga di atas adalah keluarga yang pas-pasan secara ekonomi. Dengan sistem zonasi sangat dimungkinkan anak-anak mereka akan putus sekolah. Terlebih di tengah krisis ekonomi keluarga akibat pandemi, masalah ini bisa menjadi sangat serius dan mengancam generasi penerus bangsa.

Ngisor Blimbing, 29 Juni 2020

Tentang sang nanang

Hanyalah seorang rakyat kecil yang belajar menelusuri lika-liku kehidupan di jagad maya
Pos ini dipublikasikan di Jagad Bubrah dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s