Ruwetnya Ngurus Surat Tanah


Dalam sistem kerajaan tanah adalah milik raja. Dalam sistem negara, tanah secara prinsip adalah milik negara. Rakyat, sebagai warga negara, sejatinya hanya memiliki hak untuk menggunakannya dalam rangka mengambil manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin terkadang kita merasa memiliki hak penuh atas sebidang tanah yang diperoleh dari waris ataupun perpindahtanganan melalui proses jual-beli. Namun ketika kita berproses dalam rangka mendapatkan jaminan kepastian hukum atas “hak milik kita” tersebut, barulah terasa betapa tidak berdayanya rakyat yang berhadapan dengan negara. Ringkasnya saat pengurusan Sertipikat Tanah. Pernahkah merasakan?

Seorang kolega menerima waris sebidang tanah sawah berlima saudara. Taruhlah untuk mudahnya, masing-masing menerima bagian yang sama. Sebelumnya sertifikat hak milik sudah atas nama orang tua mereka. Setelah hak waris jatuh, maka secara hukum sertifikat kepemilikan itupun harus dibagi atau dipecah menjadi lima atas nama masing-masing penerima waris.

Karena status tanah tersebut sebelumnya sudah bersertifikat, maka proses pecah sertifikat atas sebab hak waris tersebut bisa dilakukan melalui notaris ataupun lurah/camat sebagai PPAT, alias Pejabat Pembuat Akta Tanah. Nah proses pecah sertifikat ini ternyata tidak bisa dilakukan dengan cepat. Harus ada akta waris, harus dilakukan pengukuran ulang, dan ini-itu persyaratan yang lain. Beruntung jika notaris atau pejabat kelurahan/kecamatan amanah dan profesional, mungkin pemohon akan dilayani dengan jujur dan profesional. Jika apes, ada saja proses yang diulur-ulur dan berbelit-belit. Singkat kisah, kolega kami baru mendapatkan sertipikat hasil pecah atas tanah waris mereka setelah masa proses dua tahun lebih. Menjengkelkannya lagi, proses tersebut memakan biaya yang tidak sedikit.

Ketika salah satu diantara pemiliki waris ingin menjual sebagian dari bidang tanah warisan miliknya, timbul lagi proses yang berbelit dan njlimet. Karena status tanah adalah bidang tanah persawahan, maka jika akan dijual kepada pihak lain yang berdomisili di luar wilayah kecamatan yang sama dengan lokasi tanah, maka harus ada proses pengeringan (Izin Peribahan Penggunaan Tanah, IPPT). Jikapun lokasi tanah berada di area atau kawasan hijau, maka izin pengeringan tidak dapat diberikan. Dalam kasus seperti ini maka tanah benar-benar tidak bisa dipindahtangankan kepada orang luar daerah. Apabila izin tanah didapatkan, barulah tanah dapat dijual kepada orang luar daerah.

Ada beberapa catatan penting soal izin pengeringan ini. Kalau dirunut dari peraturan perundang-undangan yang diacu, kebijakan ini sebenarnya merupakan bentuk proteksi ataupun kelola pemerintah daerah terakit RTRW di wilayahnya. Hal utama yang menjadi yang tujuannya adalah mengendalikan alih fungsi lahan dari lahan pertanian, khususnya sawah, menjadi peruntukan yang lain. Tentu saja hal ini menyangkut nasib para petani dan juga kemampuan negara untuk berdikari di bidang pangan.

Namun justru janggal, ketika tanah sawah akan dibeli oleh orang luar daerah, maka tanah harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini memberikan indikasi seolah-olah jika suatu bidang tanah berganti kepemilikan orang luar daerah justru dipastikan atau bahkan sipersyaratkan harus dikeirngkan. Dengan kata lain tanah sawah justru harus dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian. Seandainya orang luar daerah tersebut membeli sebidang tanah sawah justru karena ingin nyawah, atau katakanlah ia ingin berbisnis pertanian, atau setidaknya ia memberikan lahan garapan kepada saudaranya yang tinggal di sekitar lokasi, apakah ya logis dipersyaratkan proses pengeringan sebelum jual beli dilakukan?

Ada lagi satu hal yang dan tidak logis. Ketika kami menelusur ke sebuah situs pelayanan perizinan perubahan penggunaan tanah, pada formulir yang tersedia diberi judul permohonan izin perubahan penggunaan tanah namun ujung-ujung KTUN yang diterbitkan kok jadi IMB. Apakah tidak mungkin semisal lahan sawah dialifungsikan untuk perkebunan atau tanah pekarangan? Apakah kalau tanah sawah dikeringkan, maka harus dibangun sebuah bangunan sehingga yang harus diurus adalah IMB?

Terus terang atas pertanyaan-pertanyaan membingungkan dan nggak logis tersebut saya sementara ini hanya bisa geleng-geleng kepala. Mudah-mudahan ada pencerahan ataupun sosialisasi dari pihak terkait sehingga orang kecil seperti kami ini bisa mudheng bin paham. Dengan demikian tidak ada lagi kesalahpahaman di benak wong ciliki sebagaimana kami bahwa setiap berususan dengan institusi negara dimana kami sebagai warga negara beritikad untuk taat hukum dan aturan justru tidak menanamkan kesan bahwa negara mempermainkan wong cilik, bahwa negara menyusahkan orang kecil. Bukankah kita bernegara dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama, bukan kesusahan bersama?

Ngisor Blimbing, 17 Desember 2019

Tentang sang nanang

Hanyalah seorang rakyat kecil yang belajar menelusuri lika-liku kehidupan di jagad maya
Pos ini dipublikasikan di Jagad Bubrah dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s