Waspada Lelang Pejabat


Jika kita sempat mengunjungi beberapa website atau situs resmi beberapa institusi pemerintah tengah gencar-gencarnya membuka lowongan beberapa posisi jabatan struktural yang strategis. Era reformasi birokrasi yang digaungkan untuk membenahi organisasi dan kinerja lembaga tata pemerintahan kita, salah satunya dimaknai dengan proses lelang jabatan struktural secara terbuka kepada publik.

Lelang jabatan struktural secara terbuka dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua komponen masyarakat yang memiliki kualifikasi, kompetensi, kapasitas dan kapabilitas untuk menduduki suatu posisi jabatan untuk mendorong reformasi birokrasi menuju birokrat yang profesional. Melalui serangkaian seleksi yang sangat ketat oleh suatu panitia seleksi yang independen, diharapkan akan muncul kandidat terbaik yang dianggap paling mampu untuk memangku suatu jabatan publik.

Pola penentuan pejabat dengan sistem lelang jabatan secara terbuka ini dipelopori oleh Jokowi tatkala menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jabatan kepala kelurahan atau lurah di lingkungan Pemda DKI Jakarta, dipilih melalui sistem lelang terbuka dengan perlakuan yang sama di mata hukum. Dalam lelang tersebut tidak ada pembedaan agama, ras, suku, karena yang diutamakan adalah kompetensi dan kemampuan kepemimpinan seseorang. Meskipun sempat ada kasus pro-kontra terhadap sosok tertentu, namun lelang jabatan lurah di DKI Jakarta tergolong sukses dalam menjaring kandidat terbaik sehingga sampai saat ini masih dipertahankan oleh Gubernur Ahok yang menggantikan Jokowi.

Lalu bagaimanakah dengan hiruk-pikuk lelang jabatan struktural secara terbuka diberbagai kementerian atau lembaga yang kini banyak menggema? Beberapa contoh lelang pejabat yang dilaksanakan diantara pemilihan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), lelang beberapa posisi direktur jenderal di Kementerian Ristek Dikti, di Batan dll.

Niat, itikad dan konsep lelang jabatan secara terbuka menurut saya baik. Akan tetapi dari beberapa kabar yang sempat saya dengar, ada juga selentingan yang mengatakan bahwa pelaksanaan lelang jabatan ada yang hanya dilaksanakan secara formalitas semata. Seolah-olah ada proses seleksi secara terbuka tetapi panitia seleksi sudah mengantongi nama-nama pejabat yang akan dilantik. Proses seleksi lelang hanya sebuah kamuflase dan sandiwara semata. Terkadang bahkan ada indikasi aroma kolusi dan nepotisme. Mudah-mudahan selentingan ini hanyalah sekedar kabar burung yang tidak ada faktanya. Hal itu tentu menjadi harapan kita semua sebagai rakyat yang mendambakan pemimpin yang amanah.

Sebagai sebuah catatakan kekhawatiran orang awam seperti penulis. Kesempatan lelang jabatan secara terbuka memang memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk mendaftar dan mengikuti proses seleksi melalui suatu panitia seleksi. Niat baiknya memang mencari sosok yang dianggap paling kompeten, paling profesional, paling baik untuk memangku suatu jabatan semestinya harus dibatasi pada tingkatan jabatan yang tidak terlampau teknis dan operasional.

Sistem lelang terbuka terkadang memberikan kesan bahwa kedudukan, posisi, dan peranan jabatan yang dilelangkan hanya dianggap sebagai peran atau fungsi menajerial semata. Kompetensi utama yang ditekankan hanya sebatas kemampuan menajerial dan sikap kepemimpinan. Repotnya di lembaga atau instansi dan pada tingkatan jabatan yang teknis operasional, di samping faktor manajerial dan kepemimpinan juga sangat diperlukan latar belakang pendidikan, pengalaman bidang yang sesuai, penguasaan terhadap permasalahan, pengalaman serta rekam jejak yang memadai sesuai bidang tugas.

Ketika suatu satuan kerja mendapatkan pimpinan baru dari luar lingkungan, bahkan dari luar lembaga atau kementerian, sangat dimungkinkan akan ada resistensi dari dalam organisasi. Sangat dimungkinkan “orang luar” yang tiba-tiba menjadi pimpinan dianggap kurang pengalaman dan tidak menguasai permasalahan jika dibandingkan orang dari dalam sendiri. Sikap ini bisa berkembang menjadi tipisnya dukungan dan kepercayaan kepada pimpinan baru yang justru akan membawa terpuruknya kinerja suatu unit kerja. Terlebih jika sang pemimpin baru tidak segera belajar permasalahan dan tantangan organisasi dengan cepat dan dengan cepat pula menyusun program kerja yang membangkitkan optimisme dan dukungan bawahan. Pemimpin baru menjadi tidak memiliki perbawa sehingga anggota organisasi merasakan ketiadaan kepemimpinan atau bahkan merasa tidak memiliki pemimpin. Bayangkan, mau dibawa kemana organisasi dalam kondisi demikian? Organisasi dan segala sumber daya seolah hanya menjadi kelinci percobaan bagi pemimpin asing.

Di sisi lain, orang dari dalam yang sudah sekian lama merintis karir dari tingkat bawah dengan memupuk prestasi dan kerja profesional dengan rekam jejak yang baik, bisa saja merasa tersingkirkan dan tersia-siakan. Sekian lama mengabdi, tiba-tiba saja harus kalah dari kandidat di luar sistem karena kalah kepangkatan, kalah dukungan dari panitia seleksi, kalah jaringan, dll. Sistem lelang jabatan terbuka bisa pula mendorong para oportunis untuk haus dan semakin mengejar jabatan. Jabatan hanya menjadi batu loncatan untuk memikirkan keuntungan pribadi bukan lagi dalam rangka memberikan pengabdian dan memajukan organisasi.

Di samping itu, kondisi lelang jabatan secara terbuka bisa menjadi candu kekuasaan bagi pihak-pihak yang memang memiliki itikad untuk mencari jabatan. Jika ia gagal mengikuti lelang jabatan di suatu lembaga, ia bisa saja langsung melompat untuk mengikuti kesempatan lelang jabatan yang lain di instansi atau lembaga yang berbeda. Lelang jabatan bisa jadi menjelma menjadi semacam candu yang semakin diteguk akan semakin memabukkan, akan senantiasa merasa tidak terpuaskan untuk selalu mencoba dan mencoba lagi dan lagi.

Bayangkan juga organisasi yang ditinggal oleh seseorang yang ingin berkaris profesional tetapi di tempat asal-usulnya sendiri telahs digusur oleh orang luar! Ketiak ia merasa memiki hak dan kemampuan untuk meniti karir ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin ia akan mencari peluang di luar dengan mengikuti lelang jabatan di instansi lain. Bukankah organisasi yang lama akan kehilangan tokoh senior yang sekian lama dikader untuk memiliki spesialisasi bidang tertentu. Lalu apa gunaya orang-orang teknis dan operasional membina karir dari tingkat bawah?

Ah, yang saya tuliskan tadi mungkin hanya pemikiran sempit penulis semata. Tetapi agaknya sistem lelang jabatan secara terbuka perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar tujuan dan itikad baiknya untuk mencetak pemimpin yang profesional dan amanah bisa benar-benar terwujud.

Ngisor Blimbing, 28 Mei 2015

.

Iklan

Tentang sang nanang

Hanyalah seorang anak kecil yang belajar menelusuri lika-liku kehidupan di jagad maya
Pos ini dipublikasikan di Jagad Bubrah dan tag , , . Tandai permalink.

2 Balasan ke Waspada Lelang Pejabat

  1. pangkopdar berkata:

    Semacam kethoprak seperti di lelang pekerjaan? Sudah terkunci ke orang yang dibawa melalui spesifikasi dan penilaian.

    Suka

    • sang nanang berkata:

      Tentunya kamu paham sindrom jazzy creazy to? Itulah salah satu contoh pejabat yang tidak kompeten memangku jabatannya….

      Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s