Rombongan Kere Hore


Negara republik ini tengah sakit. Semua tahu dan tidak menyangsikan hal itu. Diantara bagian komponen bangsa yang menjadikan keprihatinan kita semua, tentu saja para oknum aparatur negara yang bermental korup. Ada deretan oknum pejabat, wakil rakyat, aparatur negara, dll juga para penegak hukum. Termasuk juga tentunya kalangan para pegawai yang telah digaji dengan uang rakyat tetapi tidak bekerja secara profesional. Golongan terakhir inilah yang dikisahkan oleh seorang sahabat saya kali ini. Sahabat saya tersebut kebetulan bekerja di salah satu instansi pemerintah pusat.

Angin reformasi yang telah berhembus selama hampir tujuh belas tahun tidak menjadikan serta-merta semua sikap dan perilaku korup sama sekali terkikis. Bahkan jika perilaku ini dulunya hanya dilakukan oleh kalangan oknum tertentu dan secara sembunyi-sembunyi, kini menurut sahabat saya tersebut, perilaku korup dilakukan secara lebih terstruktur, sistematis, dan dibungkus dengan legalitas aturan yang lebih rapi. Celakanya lagi, dilakukan secara berjamaah.

Konon salah satu kebijakan untuk mengindari perilaku korup adalah sistem tunjangan berbasis kinerja. Menurut analisis, salah satu penyebab perilaku korup adalah gaji pegawai pemerintah yang kecil. Dengan sistem tunjangan kinerja tersebut diharapkan seseorang akan mendapatkan tunjangan yang lebih besar jika kinerjanya lebih baik atau lebih tinggi. Seorang pegawai yang tidak dapat memenuhi tuntutan kinerja tidak akan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar rekannya yang berkinerja lebih baik. Aturan itupun dibarengi dengan kebijakan reward and punishment dimana seorang pegawai yang bekerja baik, berkinerja baik, berjasa kepada negara akan mendapatkan penghargaan. Sebaliknya, seorang pegawai yang kinerjanya rendah atau bahkan melanggar aturan, termasuk berperilaku korup akan mendapatkan hukuman, mulai dari surat peringatan, penundaan kenaikan kepangkatan, hingga pemecatan ataupun penuntutan hukum.

Nampaknya sistem tersebut sekilas tampak bagus. Akan tetapi demikiankah pelaksanaannya? Ternyata konsep tidak selamanya indah dan sejalan dengan pelaksanaan. Hingga saat ini, tahapan penilaian kinerja belum sepenuhnya dijalankan. Tunjangan kinerja masih sebatas dinilai dari pemenuhan jam kerja alias absensi pegawai. Pegawai yang bekerja kurang dari jam kerja yang ditetapkan akan dipotong tunjangan kinerjanya.

Dengan sistem yang baru, setelah para pegawai tersebut diberikan sebagian dari tunjangannya, ternyata tidak secara otomatis kinerjanya meningkat sebagaimana yang dituntut. Masih menurut sahabat saya, meskipun pendapatan para pegawai tersebut telah bertambah namun tidak secara otomatis hal tersebut membuat mereka merasa cukup. Ibarat meminum air laut yang asin, semakin banyak minum justru semakin kehausan. Demikian halnya mentalitas sebagian besar para pegawai pemerintah kita. Diberikan berbagai fasilitas, diberikan peningkatan tunjangan tidak secara otomatis membuatnya merasa cukup dengan penghasilannya. Lalu apa yang terjadi?

Di samping penerimaan tunjangan kinerja yang besar yang tentu saja dianggarkan dari uang rakyat yang belum dibarengi dengan peningkatan kinerja dan profesionalisme, perilaku korup juga masih muncul dalam wujud atau modus-modus seperti mark up anggaran, pengadaan fiktif, bahkan rapat-rapat yang diselenggarakan seadanya.

Ketika muncul kebijakan pembatasan pelaksanaan rapat di hotel, tidak sedikit kalangan birokrasi yang mensiasati diri dengan rapat lembur atau di luar jam kantor. Menurut sahabat saya, rapat yang diselenggarakan pada jam kantor, baik di pagi atau siang hari, para pegawai hanya dianggarkan mendapatkan snack dan makan siang. Tidak ada komponen honor di sana. Akan tetapi jika rapat digeser pada jam di luar kantor, maka ada honorarium uang lembur yang bisa dibawa pulang. Konon nilai pagu anggarannya pada saat ini sebesar Rp 300.000,- Sungguh menggiurkan bukan?

Sebenarnya berdasarkan aturan, kegiatan lembur memang diperbolehkan. Tentu saja ada kriteria suatu pekerjaan menjadi dimungkinkan untuk dilemburkan, seperti jenis pekerjaan yang menuntut segera diselesaikan dalam dateline mepet ataupun pekerjaan yang menuntut keterlibatan pihak atau unit kerja lain yang sulit saling bertemu pada jam kerja biasa dikarenakan kesibukan pekerjaan masing-masing.

Namun sayang seribu sayang, kriteria tersebut sering dibuat-buat untuk sekedar menjadi dalih agar uang lembur dapat dicairkan. Bahkan untuk memenuhi ketentuan keterlibatan antar unit kerja, tak jarang terjadi perjokian peserta rapat. Perjokian, maksudnya? Ya, banyak terjadi peserta rapat yang tidak benar-benar ikut rapat tetapi turut membubuhkan tanda tangan di daftar hadir dan mendapatkan jatah honorarium yang sama dengan peserta rapat yang benar-benar turut aktif berapat. Sebut saja rombongan joki rapat yang demikian sebagai rombongan kere hore. Tidak perlu kerja, dapat uang! Ealah Gusti!

Sebagai orang awam bagian dari wong cilik, tentu saja nalar cupet saya tidak pernah sampai menduga apalagi berpikir ada modus sedemikian rendahnya di kalangan para aparatur negara yang terhormat. Bayangkan saja bagaimana kalangan rakyat biasa harus jungkir-balik, peras keringat, banting tulang hanya untuk mendapatkan seribu-sepuluh ribu perak, ini para oknum aparatur justru berpesta pora dengan uang rakyat, uang kita semua. Aparatur yang telah mendapatkan gaji tetap yang tentu saja jauh melebihi pendapatan rakyat biasa yang bekerja serabutan, bekerja di pabrik dengan standar gaji UMR, di sektor swasta dengan tuntutan kerja yang tinggi tetapi gaji pas-pasan, justru dengan kerja enak bahkan tanpa kerja mendapatkan durian runtuh. Tentu saja hal seperti itu bisa disebut sebagai kerja fiktif dan honorarium yang diterima bisa dikategorikan honor buta, dan perilaku demikian juga termasuk perilaku korup!

Bagi para rombongan kere-hore, sebagai wong cilik tentu saja kami turut mendoakan agar Anda semua segera diberikan hidayah oleh Tuhan untuk kembali ke jalan yang lurus. Meskipun pekerjaan kami serabutan, pendapatan kami seadanya, tetapi paling tidak rakyat kecil yang masih memegang teguh nilai agama dan kebaikan adalah orang kaya yang sejati di mata Tuhan. Bagaimanapun dan sebaik apapun manusia membungkus perbuatan nistanya dengan berbagai justifikasi aturan terselubung, tokh Tuhan tidak tidur dan sama sekali tidak bisa ditipu. Yakinlah bahwa setiap perbuatan sekecil apapun, apakah suatu kebajikan atau sebuah dosa, pasti akan tetap ada balasan yang seadil-adilnya. Semoga kita semua bisa merenungkannya dengan seksama.

Ngisor Blimbing, 18 April 2015

Iklan

Tentang sang nanang

Hanyalah seorang anak kecil yang belajar menelusuri lika-liku kehidupan di jagad maya
Pos ini dipublikasikan di Jagad Bubrah dan tag , . Tandai permalink.

2 Balasan ke Rombongan Kere Hore

  1. Muh Nahdhi Ahsan berkata:

    Aku malah lagi ngerti ada modus rapat di luar jam kantor. Walah, malingnya masih selangkah lebih maju.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s