Birokratisasi Pengurusan KTP


Bicara wutah getih, tanah tumpah darah dimana kita dilahirkan, dapat dipastikan seratus persen bahwa saya orang Indonesia asli. Bukti-bukti berupa dokumentasi surat kelahiran yang ditulis dengan tulisan tangan latin Pak Carik Much Chamim yang kemudian diformalkan melalui akte kelahiran keluaran Kantor Catatan Sipil juga masih saya miliki dengan syah. Akan tetapi cukupkah itu sebagai dokumen resmi yang harus dimiliki setiap warga negara di Republik kita ini?

Tentu saja sangatlah tidak praktis jika kemana-mana kita harus membawa gulungan akte kelahiran sebagai bukti pengenal diri kita. Maka dikonseplah Kartu Tanda Penduduk, alias KTP, sebagai dokumen bukti diri setiap warga negara kita. Bentuknya yang memang dirancang mungil nan ramping memungkinkan KTP dapat selalu diselipkan di dalam dompet ataupun di saku baju celana kita dan mudah untuk dibawa kemanapun kita bepergian. KTP menjadi dokumen resmi kependudukan yang wajib kita miliki dan bawa kemanapun.

Saya dilahirkan pada sebuah keluarga sederhana di sebuah dusun terpencil di Tepian Gunung Merapi. Namun dalam hal tertib hukum dan aturan terkait dengan dokumen kependudukan, warga dusun kami termasuk telah memiliki kesadaran yang tinggi. Meskipun untuk setiap kelahiran tidak secara langsung diurus akte kelahirannya, namun paling tidak untuk setiap kelahiran pasti dilaporkan kepada Pak Carik atau Pak Lurah yang selanjutnya menerbitkan surat kenal lahir atau sering disebut sebagai surat kelahiran. Surat kelahiran ini seolah menjadi surat sakti yang disimpan secara rapi oleh setiap keluarga, bahkan untuk mendaftarkan ke sekolah TK ataupun SD surat inilah yang ditanyakan para Kepala Sekolah untuk keperluan pendataan, pembuatan raport, dan ijazah kelulusan.

Bersamaan dengan kelulusan SD, barulah Bapak saya menguruskan akte kelahiran kami bersaudara di Kantor Catatan Sipil. Itupun prosesnya cukup berbelit-belit bagi kami orang dusun, memakan waktu lama, dan ndilalah hasilnya terdapat sedikit kekeliruan ketikan nama yang kemudian daripada ribet mengurus pembenarannya akhirnya saya tipex sendiri.

Setelah masa usia 17 tahun barulah saya membuat KTP dengan mengurusnya sendiri ke Kantor Kecamatan. Dengan berbekal surat pengantar dari Kelurahan dan membawa Kartu Keluarga, serta beberapa lembar foto, proses pengurusan KTP di Kecamatan hanya memerlukan waktu tidak lebih dari satu jam dengan biaya pelayanan Rp. 3.000,-. Mungkin proses pelayanan secara manual tersebut bisa berlangsung secara cepat dikarenakan birokrasi pembuatan KTP cukup selesai di tingkat Kecamatan dan hanya tanda tangan Camat yang diperlukan.

Dari pengalaman proses pengurusan KTP di kampung halaman tersebut, saya sebenarnya sangat heran dan menyangsikan cerita, dongeng, ataupun rumor bahwa pembuatan sekedar KTP seringkali sangat berbelit, birokratis, memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kenyataan itupun kemudian baru saya jumpai sebagai sebuah fakta yang senyata dan sebenarnya tatkala nasib membawa diri saya ke tanah perantauan. Dengar dari teman, sejawat, dan beberapa tetangga di kost-an untuk membuat KTP di ibukota dibutuhkan biaya paling tidak 300-400 ribu, kala itu. Bahkan untuk sekedar kartu identitas penduduk musiman atau sementara yang hanya berlaku untuk 6 bulan, dikenakan biaya 50 ribu. Sungguh ironis dibandingkan di dusun kami yang pelosok gunung itu. Sebuah kemuakan yang menjadikan saya tetap hanya memegang KTP dari kampung, bahkan hingga 10 tahunan ini.

Akhirnya dinamika era birokratisasi KTP juga berkembang. Pasca penerapan otonomi daerah, pembuatan KTP justru ditarik ke atas dan menjadi tugas tanggung jawabnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Konon untuk mengintegrasikan data kependudukan secara nasional maka digulirkanlah e-KTP beberapa waktu lalu. Masih konon juga dengan sistem ini setiap warga negara hanya memiliki satu nomor induk kependudukan yang dapat mengantisipasi kepemilikan KTP ganda oleh seseorang. Demikian juga untuk proses mutasi atau perpindahan penduduk akan lebih mudah diproses karena semua data sudah terintegrasi secara on-line system.

Sembari berharap akan mendapatkan pelayanan prima dengan sistem canggih yang memakan sangat banyak dana proyek dari pajak rakyat, saya mencoba mengurus kepindahan KTP. Namun sungguh masih sangat mengecewakan, bahwa konsep jaringan data terintegrasi secara on-line masih sekedar omongan kosong. Segala persyaratan dan proses kepindahan masih harus diurus secara manual. Itupun birokrasi serasa sangat ruwet, njlimet bin njelehi. Sebagai sebuah gambaran, untuk proses kepindahan penduduk antar provinsi, proses harus diawali dengan pengajuan surat pengantar dari RT, RW, Desa atau Kelurahan, Kecamatan, hingga Kantor Catatan Sipil. Itupun harus juga disertai dengan SKCK dari pihak Kepolisian.

Di tingkat Kantor Catatan Sipil tempat asal ini dilakukan proses pencabutan KK lama, dan kemudian diterbitkan surat pengantar pindah penduduk rangkap enam yang ditujukan untuk Lurah, Camat, Kepala Kantor Catatan Sipil, Bupati/Walikota, dan Gubernur. Buuusyet….sudah terbayang birokrasi yang nanti akan ditemui di tempat kepindahan. Apakah untuk sekedar urusan kecil, kepindahan penduduk, seorang Gubernur juga harus disurati seperti itu? Tidak adakah kesibukan kerja lain yang lebih penting daripada mengoleksi surat pengantar pindah semacam itu. Itupun kita hanya diberikan waktu dalam satu bulan, sesuai dengan masa berlaku surat pengantar pindah. Akh….akal saya jelas tidak pernah sampai untuk melogikakannya.

Di tempat pindah, kemudian semua surat pengantar itu (logikanya) harus diserahkan kepada semua pejabat yang dituju. Namun logika awam saya untuk mengurus sesuatu saya mesti awali dari tingkatan paling rendah secara berjenjang ke tingkat yang lebih atas. Mulailah surat pengantar saya mintakan ke RT/RW. Nah pada saat di Kelurahan, petugas di sana secara tidak pasti dan ragu-ragu tidak tahu kemana proses selanjutnya harus ditempuh, apakah ke Kecamatan atau Kantor Catatan Sipil. Dengan bekal surat pengantar dari RT/RW dan Kelurahan, ketika tiba di Kecamatan justru dikatakan saya harus mengurus permohonan nomor induk kependudukan yang baru di Kantor Catatan Sipil terlebih dahulu.

Akhirnya surat keterangan pindah saya serahkan ke Kantor Catatan Sipil tempat pindah. Oleh petugas setempat saya kemudian disuruh untuk mengisi form data lengkap dengan format yang mirip dengan Kartu Keluarga. Karena kami pindahnya juga satu keluarga penuh, maka saya berpikir pastinya nanti selain pembuatan KTP baru, sekaligus dibuatkan KK baru. Karena kewenangan penandatangan KTP dan KK di masa kini dibuat oleh pejabat di Kantor Catatan Sipil, saya kira kalau di sana pulalah sekaligus akan dibuatkan KTP dan KK pindahan yang baru.

Ternyata tidak, logika saya kembali salah! KTP harus dibuat di Kecamatan setelah surat jawaban keterangan pindah sekaligus pembuatan nomor induk penduduk yang baru dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil. Itupun masih memerlukan waktu 10 hari. 

Setelah surat dan nomor induk penduduk yang baru saya dapatkan, maka dengan surat tersebut, ditambah dengan surat pengantar dari RT/RW dan Kelurahan, maka datanglah saya ke Kecamatan. Di sana langsung difoto untuk pembuatan KTP manual. Selesai difoto, KTP baru dapat diambil setelah 10 hari kemudian. Adapun untuk urusan pembuatan KK baru, nanti baru dapat dilakukan setelah KTP baru keluar dan harus diproses dari RT/RW dan Kelurahan lagi. Jagad dewa batara! Negara opo iki! Kok yang kita temukan justru birokrat keparat!

Sekali lagi, e-KTP belum dapat membantu proses yang semestinya sederhana tersebut. Mungkin semua cerita muluk para pejabat, bahkan Menteri Dalam Negeri itu hanya sebuah kepalsuan yang membalut kebusukan untuk semakin memperdayai rakyat dan mengambil keuntungan pribadi. Akh…saya semakin tidak percaya dengan birokrat kita!

Ngisor Blimbing, 6 Oktober 2013

Iklan

Tentang sang nanang

Hanyalah seorang anak kecil yang belajar menelusuri lika-liku kehidupan di jagad maya
Pos ini dipublikasikan di Jagad Bubrah dan tag , , . Tandai permalink.

2 Balasan ke Birokratisasi Pengurusan KTP

  1. Agus Mulyadi berkata:

    Jadi ribet soalnya seluruh jawatan ndak mau ketinggalan bathi… jadinya ya gini ini…
    Hanya bisa prihatin..

    “Saya Prihatin” (sambil menirukan gaya ngomong prihatin ala pak Presiden)

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s